Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pada tahun 2018 pemerintah mengucurkan anggaran untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 12 triliun. Komisi XI DPR RI pun ingin memastikan kecukupan anggaran yang diterima masyarakat sebagai nasabah KUR dalam mengelola produk-produk hasil usahanya. Dari hasil pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat mengaku terbantu dengan adanya KUR.

“Dari hasil pengamatan di lapangan, masyarakat justru merasakan bahwa program KUR ini cukup banyak membantu. Dan mampu mendorong komoditas-komoditas yang ada di NTT, dari teh daun kelor, gula, hingga kerajinan dari kayu cendana,” jelas Agun usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau sentra produksi Teh Daun Kelor di Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (21/1/2019).

Dari peninjauan itu, Agun menilai ada hal yang perlu menjadi perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan KUR di NTT. Menurutnya, perlu adanya gerakan yang sangat besar atau masif guna peningkatan budi daya daun kelor dan kayu cendana. Terlebih lagi kayu cendana yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama.

“Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga sudah memiliki program untuk pengembangan daun kelor dan cendana. Ternyata KUR yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaannya juga bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp 32 triliun dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi XI DPR RI berharap agar seluruh program-program pemerintah tersebut dapat berkesinambungan dan dipertahankan, sehingga terus mendukung program KUR. “Alokasi-alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus semakin ditingkatkan, bahkan regulasinya harus semakin disederhanakan. Termasuk KUR juga harus ditingkatkan. Jika semua hal tersebut dilakukan, maka Indonesia akan bebas impor,” yakin Agun.

Agun menambahkan, dengan keberadaan KUR, diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya. Pihaknya akan memastikan program KUR dapat terus berjalan dengan baik. “Kami juga melihat NTT membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, Komisi XI sudah meminta kepada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, agar dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat NTT,” ungkap Agun.

Menurut legislator dapil Jawa Barat X itu, pendidikan keterampilan SDM bagi masyarakat NTT menjadi sangat diperlukan, agar kualitas SDM dapat lebih meningkat sehingga produk-produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang lebih baik. Kunspek ini turut dihadiri mitra kerja Komisi XI DPR RI, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Penyalur KUR, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. (ica/sf)